KomandoNews.com
KALIMANTAN UTARA — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan peninjauan sejumlah pos pengamanan dan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan wilayah pulau terluar serta perbatasan negara, sekaligus memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana pendukung dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Panglima TNI yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) meninjau sejumlah lokasi strategis, di antaranya Pos Komando Taktis (Kotis) Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, serta Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Dermaga Sei Pancang.
PENGAMANAN PERBATASAN JADI PRIORITAS
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah perbatasan, kesiapan personel yang bertugas, serta kelayakan fasilitas pendukung pengamanan.
Keberadaan pos pengamanan di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, mencegah pelanggaran lintas batas, serta memastikan kedaulatan wilayah negara tetap terjaga.
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujar Maruli.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERKUAT NASIONALISME
Menurut Maruli, pertahanan wilayah memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat perbatasan menjadi bagian penting dalam membangun rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI.
Ia menilai masyarakat yang mendapatkan perhatian melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan akan memiliki keterikatan yang kuat terhadap wilayah negaranya.
“Itu jelas sangatlah berhubungan bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasionalisme dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul di mana adanya perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
EVALUASI INFRASTRUKTUR DAN SINERGI LINTAS INSTANSI
Selain meninjau pos pengamanan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur perbatasan, termasuk fasilitas PLBN Sebatik dan sarana pendukung lainnya.
Penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar berbagai persoalan pengelolaan perbatasan dapat ditangani secara terarah.
Pemerintah juga terus mendorong penyelesaian persoalan teknis garis batas negara serta percepatan operasionalisasi PLBN Sebatik.
TNI DAN PEMERINTAH PERKUAT KEDAULATAN NKRI
Melalui peninjauan tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar dan wilayah perbatasan semakin optimal.
Kesiapan personel, kelengkapan fasilitas, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur penting dalam memperkuat ketahanan wilayah perbatasan Indonesia.
Komitmen tersebut sekaligus menegaskan bahwa menjaga perbatasan negara bukan hanya persoalan pertahanan militer, tetapi juga menyangkut kehadiran negara dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
Sumber: Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI), 12 November 2026.
Redaksi Komando News
KomandoNews.com
Komentar