Jampidum Perintahkan Jaksa Backup Sidang Tipiring Prokes

Jakarta, Komandonews – Terkait Pelanggar Aturan Protokol Kesehatan Prokes Penanggulangan Pandemi Covid 19, Pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum terus melakukan Operasi Yustisi.

Tingginya angka penularan Covid 19 belakangan ini membuat pemerintah memberlakukan PPKM darurat diseluruh wilayah di Indonesia,
dan Bagi Para Pelanggar akan dilakukan sidang ditempat, dengan katagori tindak pidana ringan atau tipiring.

Menyikapi Kondisi tersebut , Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, SH. MH. menerbitkan petunjuk Penegakan Hukum Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam siaran pers tertulis yang dikeluarkan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum ( Jampidum ) tersebut dituangkan dalam surat Nomor : B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Menurut Leo Simanjuntak Surat petunjuk teknis yang dikeluarkan Jampidum tersebut meneruskan Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/ SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Dukungan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat .

Menurut Leo surat tersebut berisi petunjuk kepada jaksa dilapangan antara lain terkait;

  1. Proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran Perda dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau KUHP.
  2. Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua stakeholder terkait, untuk melakukan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring ditempat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah PPKM yang tertangkap tangan, dengan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada Hakim dan Jaksa yang hadir pada sidang ditempat.
  3. Sidang ditempat bisa dilakukan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan antara lain lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
  4. Kepala Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim Jaksa untuk menangani perkara Pelanggaran PPKM dibawah koordinasi Kasi Pidum.

{Supriyarto Rudatin}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *