KPK Fasilitasi Pembenahan PT.KAI

Jakarta, Komandonews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pembahasan tindak lanjut pembenahan barang milik negara (BMN) antara Direktoran Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 18 Juni 2021.

“Sejak 2016 perselisihan pencatatan ganda ini coba kami telusuri hingga hari ini masih dalam proses penyelesaian. Semoga ada titik terang karena semakin lama tidak diselesaikan, negara tidak memanfaatkan aset secara maksimal, PNBP tidak masuk, belum lagi potensi aset hilang,” ujar Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya.

Diketahui bahwa aset tanah Ruang Milik Jalur (rumija) Kereta Api yang sebelumnya telah tercatat sebagai Aset Prasarana PT KAI, dicatat juga oleh DJKA sebagai BMN dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN Kemenhub. Pencatatan ganda atas sebagian lahan rumija yang dicatat dalam Neraca PT KAI dan sistem BMN DJKA sekurangnya memiliki total luas 56,3 juta meter persegi.

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian.

Menurut penafsiran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, dengan peraturan tersebut mempengaruhi pada kepemilikan lahan sebagai BMN. Menurut penafsiran PT KAI, hanya menyangkut teknis operasional penyelenggaraan perkeretaapian, tidak menyangkut pada kepemilikan aset.

Akibat dari kondisi di atas, pemanfaatan aset rumija menjadi tidak optimal. Pihak ketiga yang menyewa tanah di lahan rumija menunda dan/atau tidak membayar uang sewa baik kepada PT KAI, maupun membayar PNBP kepada Kementerian Perhubungan. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2017 tercatat setidaknya sewa yang belum dibayarkan senilai Rp604 Miliar.

Pembahasan awal telah dilakukan pada 18 Februari 2021 dihadiri oleh Kemenhub, Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, PT KAI dan KPK. Surat penyampaian hasil rapat koordinasi kemudian dilayangkan ke KPK pada 3 Maret 2021. Proses kajian hukum juga telah dilakukan terhadap peraturan yang terkait.

Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat menyepakati di antaranya bahwa PP No 57 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api sebagai dasar penentuan kepemilikan aset milik pemerintah di bidang perkeretaapian.

Secara hirarkhi, PP lebih tinggi dibandingkan dengan Keputusan, Surat Menteri ataupun Kepala Lembaga. PP No 57 tahun 1990 yang isinya terkait dengan aset pemerintah itu menegaskan bahwa khususnya untuk tanah di daerah milik dan daerah manfaat jalan (rumija dan rumaja), merupakan aset Pemerintah (BMN) cq Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Menteri BUMN Susyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya langkah-langkah pembenahan sesuai usulan KPK yang hari ini dipaparkan sudah tepat dan tinggal pelaksanaannya saja.

“Persoalan kita kan bukan sedang berselisih dengan pihak lain, dua-duanya ultimate stakeholder, karena bicara aset negara, harusnya lebih mudah penyelesaiannya,” ujar Susyanto.

Sementara itu, perwakilan Direksi PT KAI menyampaikan pertimbangan yang didasarkan pada kondisi di lapangan, seperti kebijakan double-track jalur kereta api yang juga akan mengakibatkan berubahnya luasan rumjia.

Hari ini, peserta rapat menyepakati 4 langkah penyelesaian BMN tersebut, yaitu untuk dilakukan inventarisasi BMN secara detail, menyusun tata cara penyerahan dan penentuan langkah penyelesaian masalah aset, penyerahan Aset BMN, dan monev atas kegiatan penyelesaian serta penyerahan aset BMN.

Selain itu, disepakati juga pembentukan tim teknis untuk inventarisasi aset, terutama aset yang beririsan dan saling klaim.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pertemuan pertama tim teknis dari unsur PT KAI, Kemenhub dan Kemenkeu untuk inventarisasi aset, yang akan dilakukan pekan depan.

Secara paralel, KPK berharap Kemenhub menyurati Kementerian ATR/BPN meminta agar permohonan-permohonan pendaftaran sertifikasi yang belum clear untuk sementara ditunda prosesnya. KPK mengingatkan jangan sampai terjadi moral hazard apalagi sampai merugikan negara. Sebab, pencatatan ganda atau kelalaian terhadap pengamanan aset ini memiliki sanksi sesuai peraturan yang mengatur. ( Sumber Humas KPK).

{Red}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *