Koordinator (MAKI) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Menyoroti Ketidakhadiran Pimpinan KPK

Jakarta, Komandonews – Selasa (8/6/2021) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Syaiman menilai ketidakhadiran Pimpinan KPK atas Undangan Komnas HAM merupakan bentuk Arogansi dan Penghinaan Sistem Ketatanegaraan oleh KPK.

Bonyamin menyayangkan tindakan pimpinan KPK tersebut karena nanti berimbas pada KPK sendiri jika lembaga anti rasuah tersebut melakukan pemanggilan terhadap seseorang ,maka nantinya  yang bersangkutan akan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak KPK.

“Jelas ini bentuk arogansi KPK.
Nanti akan berbalik lho ini senjata makan tuan. Klo nanti orang akan dipanggil KPK pasti nanti akan mengirim surat balasan , apa perkara korupsi dan minta dijelaskan sejelas jelasnya”. Ujar Bonyamin Saiman dijakarta , Selasa (8/6/2021).

“Bisa jadi bumerang itu lho, dan ini bentuk memberikan contoh yang buruk terhadap proses penghormatan terhadap lembaga lembaga negara ” imbuhnya.

Bonyamin menyayangkan terhadap tindakan pimpinan KPK yang tidak datang dan hanya mengirimkan surat menanyakan apa pelanggaran HAM nya .

”Ini kan hanya soal pengaduan dari pegawai KPK yang tidak lolos tes, mengadu bahwa ada pelanggaran Ham, kemudian Komnas HAM melakukan klarifikasi dengan memanggil  pihak pimpinan KPK , nah disitu bisa dijelaskan bahwa tidak melanggar ham dlsb .” Tandasnya.

Sebelumnya Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Kembali mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) dijalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat Selasa (8/6/2021).

Menurut Novel dia bertemu dengan Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam guna memberikan Informasi dan bukti tambahan terkait pengaduannya beberapa waktu lalu.

Selain itu Novel juga mengkaji apakah perlu melaporkan secara khusus atau tersendiri terkait dugaan banyaknya  pelanggaran yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.

Novel juga mengaku kembali mendatangi Komnas HAM dalam upaya mendapatkan hasil assessment (upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui ) jika ada pihak yang diduga menyembunyikan hasil tes wawasan kebangsaan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos beberapa waktu lalu.

{Supriyarto Rudatin}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *