Sidang Lanjutan Korupsi Jiwaseraya, 9 Terdakwa Ajukan Eksepsi

Jakarta, Komandonews – Senin (7/6/2021) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan terdakwa 13 korporasi Manager Investasi (MI).

Sidang mengagendakan pengajuan nota keberatan atau eksepsi terhadap 13 korporasi MI. Namun, dari 13 terdakwa hanya 9 MI yang mengajukan nota keberatan atau Eksepsi . Dengan demikian, 4 korporasi tidak mengajukan eksepsi.

Empat korporasi itu , PT PT Oso Management Investasi, PT Millenium Capital Management, PT Corfina Capital, dan PT Sinarmas Asset Management.

Sedangkan 13 korporasi yang mengajukan eksepsi adalah PT PAN Arcadia Capital, PT Pinnacle Persada Investama, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Pool Advista Asset Management, dan PT Treasure Fund Investama (TFI).

Dalam eksepsinya, Penasehat Hukum 9 korporasi tersebut meminta Hakim untuk menerima nota keberatan itu dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau patut ditolak.

Alasannya, surat dakwaan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jelas dan tidak cermat. Menurutnya, perkara Jiwasraya yang terjadi di dalam peristiwa ini adalah berkaitan dengan pasar modal dan bukan Tipikor, hal itu sesuai dalam pasal 27 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

“Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memutuskan menerima seluruh nota keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa. Dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum,” ujar salah satu Penasehat Hukum 9 korporasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/6/2021).

Mereka menyebutkan, bila terjadi pelanggaran di pasar modal, maka harus diperiksa atau diadili sesuai hukum pasar modal.

Mereka berpandangan bahwa pasar modal sendiri punya aturan khusus seperti Lex Spesialis bahkan sub spesialis. Karena, pasar modal memiliki kualifikasi tertentu seperti pengadilan khusus, izin khusus, dan siapa saja pelaku-pelaku tersebut memiliki sertifikasi khusus dari OJK.

Sehingga, yang menjadi wasit di pasar modal adalah OJK bukan jaksa. Ironisnya, dalam kasus Jiwasraya ini, OJK tidak pernah melakukan pemeriksaan apalagi penyidikan dalam tindak pidana pasar modal apalagi korupsi.

“Perlu disadari bahwa dalam kasus ini masuk dalam bidang pasar modal bukan dengan UU korupsi. Tetapi, penyidikan tidak pernah sekalipun diawali oleh OJK,” tuturnya.

Tidak hanya itu, sembilan korporasi melalui kuasa hukumnya juga meminta Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan JPU agar menghentikan pemeriksaan lebih lanjut.

“Memulihkan hak terdakwa dalam penuntutan hak terdakwa seperti semula, penuntut umum diminta untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa atau milik pihak ketiga yang disita oleh jaksa terkait perkara ini tanpa terkecuali,” terangnya.

{AR.Gunawan}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *