Kasus Ijin Tambang Batubara Direktur PT. ICR Ditahan Oleh Kejagung RI

Jakarta, Komandonews – Kamis (3/6/2021) Tim Penyidik Pada Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penahanan kepada tersangka Direktur Operasional PT PT. Indonesia Coal Resources (ICR). berinitial AT dalam kasus dugaan suap ijin pertambangan batubara di Kabupaten Sorolangun Jambi

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leo Simanjuntak dalam keterangan persnya mengatakan, penahanan dilakukan untuk 20 hari kedepan di rutan kejaksaan negeri jakarta selatan .

” dilakukan penahanan untuk waktu 20 (dua puluh) hari, terhitung 03 Juni 2021 s/d 22 Juni 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. ” ujar Leo Simanjuntak di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Leo Simanjuntak mengungkapkan sedianya tersangka AT dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada Rabu 2 Juni 2021 akan tetapi dengan iktikad baiknya yang bersangkutan hadir pada Kamis 3 Juni 2021.

Menurut Leo dalam kasus tersebut pada hari Kamis ini tim penyidik memeriksa 2 orang yakni
AT dan WAM selaku Pensiunan Karyawan PT. Telkom dan Mantan Komisaris Utama PT. Antam, Tbk. tahun 2010.

Keduanya diperiksa mekanisme/Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT. Indonesia Coal Resources (ICR).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leo Simanjuntak menjelaskan tersangka AT bersama dengan tersangka lainya berinitial BM memaparkan data-data yang tidak valid, karena menyampaikan kepada pemegang saham (PT. Antam, Tbk.) bahwa IUP lahan objek akuisisi telah operasi produksi, padahal sebenarnya IUP yang telah operasi produksi hanya pada lahan 199 hektare sedangkan sisanya sebanyak 201 hektare masih dalam tahap izin eksplorasi.
AT menerima IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 dari fax Kantor PT. Tamarona Mas International (TMI), dan meminta pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Legal Due Dilligence untuk melampirkannya, kemudian
AT meminta penilaian aset kepada KJPP tentang penilaian properti bukan penilaian entitas bisnis, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 / PMK.01 / 2008 tentang Jasa Penilai Publik, untuk melakukan penilaian saham seharusnya menggunakan KJPP tentang penilai bisnis.

Atas perbuatanya AT dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tipikor Juncto pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara.

(Supriyarto Rudatin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *