KPK Susun Dakwaan Samin Tan Tersangka Korupsi PLTU Riau 1.

Jakarta, Komandonews – Kamis (3/6/2021) Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan penyidikan lanjutan atas kasus dugaan korupsi Proyek PLTU Riau 1 dengan tersangka Direktur PT. Borneo Lumbung Energi & Metal , Samin Tan.

Pelaksana Tugas Jurubicara KPK Ali dalam keterangan persnya mengatakan pihak penyidik KPK telah menyerahkan ke tahapan kedua atau tahapan penuntutan atas berkas tersangka Samin Tan dan pihaknya membutuhkan waktu 14 hari menyusun dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

” Tim Penyidik melaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) Tsk ST (Samin Tan) kepada Tim JPU karena sebelumnya telah dilakukan penelitian kelengkapan berkas perkara sehingga dinyatakan lengkap. ” Ujar PLT jurubicara KPK Ali Fikri di Jakarta. Kamis (3/6/2021).

Menurut Ali Fikri selain itu penahanan terhadap Samin Tan diperpanjang 20 hari kedepan dibawah kewenangan tim Jaksa Penuntut Umum selama dalam penyusunan dakwaan.

Sebelumnya Samin Tan merupakan buronan kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 sejak menghilang dan kemudinan dinyatakan DPO pada April 2020 lalu.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari OTT KPK pada 13 Juli 2018 lalu
di Jakarta, dan kemudian KPK menetapkan 3 orang Tersangka Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Idrus Marham, yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus bermula Pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) , dan Diduga PT BLEM milik tersangka SMT telah mengakuisisi PT. AKT.

Dan Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samintan (SMT) diduga meminta bantuan sejumlah pihak, salah satunya Eni Maulani Saragih terkait
permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI 2014-2019 pada Komisi Energi  menyanggupi permintaan Samintan tersebut dengan mempengaruhi beberapa pihak di Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM,
dimana posisi Eni Maulani Saragih adalah Anggota Panja Minerba di
Komisi VII DPR-RI.

Pada  proses penyelesaian tersebut, Eni Maulani Saragih diduga meminta uang kepada Samintan untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung dan pada Juni 2018 telah terjadi penyerahan uang Rp.5 miliar dalam 2 kali pemberian melaui staff dan tenaga ahli Eni di DPR RI.

(Supriyarto Rudatin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *