Hakim PKPU berpihak akan Dilaporkan ke Bareskrim dan Komisi Yudisial.

Jakarta, Komandonews – Jum’at 16/04/2021. Agenda proposal perdamaian Di Pengadilan Niaga sengketa PKPU Pelayaran Payung Samudra dengan Penggugat PT. Sankyu Internasional dan SMFL leasing Indonesia berujung deadlock.

Pihak Pelayaran Payung Samudra ( PPS) mengeluhkan , karena mendapat perlakuan tidak adil dan akan melaporkan kasus ini  kepolisian karena pihak penggugat ( Sankyu dan SMFL leasing ) memaksakan kehendak bahkan menaikkan nilai gugatan dari 1.3 juta dolar menjadi lebih dari  3juta dolar Amerika.

” Mereka seolah membenturkan kepala kami ke tembok , dengan upaya penggugat meminta voting kepada Hakim PKPU”. Ujar Kuasa Hukum PT PPS Salim Halim di Pengadilan Niaga Bungur Raya Kemayoran Jakarta Pusat , Jum’at ( 16 /4/2021).

Selain akan melaporkan ke polisi , pihak tergugat PT. Pelayaran Payung Samudra telah melaporkan majelis Hakim Ke Pengawas MA dan ke Komisi Yudisial karena selaku hakim tidak bertindak sebagai penengah tapi dinilai telah memihak.

Salim Halim menilai perkara ini merupakan sengketa bisnis bukan sengketa PKPU, Salim mengatakan kepada media.” Ini bukan perkara hutang piutang, ini sengketa bisnis” Tuturnya.

Salim Halim mengungkapkan justru pihak  PT.Sankyu Indonesia Internasional yang mencederai janji , karena kesepakatan awal  
Kontrak sewa menyewa kapal disepakati 5 tahun dan jika  kontrak  putus ditengah jalan , akan ada kompensasi kepada penyedia Kapal.

Akan tetapi kontrak berjalan 2 tahun , justru PT. Sankyu menggugat dengan mengajak Leasing menjadi partner penggugat kepada PT.Pelayaran Payung Samudera.

Diketahui ,
Permasalahan berawal ketika pada 8 Oktober 2013 , PT PPS atas rekomendasi PT .Sankyu melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha ( Leasing) 3 Unit Kapal di PT. SMFL leasing Indonesia dengan tenor ( cicilan) 60 bulan atau 5 tahun.

Pembayaran disepakati oleh PPS melalui Sankyu tapi karena wan prestasi , PT. Pelayaran Payung Samudera berinisiatif membayarkan langsung ke Pihak Leasing.

Setelah lunas cicilan pokok dan semua tunggakan denda, pada tanggal 19 Januari 2021 PPS meminta bukti lunas dari SMFL, yang disanggupi namun meminta waktu dengan alasan Direksi SMFL tidak berada di Indonesia.

Lalu PPS harus menunggu, dan baru akan diberikan kepada PPS di bulan Februari 2021. Namun, hingga saat ini, SMFL belum memberikan bukti pelunasan tanpa ada alasan yang jelas. hingga kemudian justru leasing bergabung dengan sankyu membawa kasus ke PKPU. (AR. Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *